LPKNI Bukittinggi Himbau Perusahaan Pembiayaan Patuhi Putusan MK

oleh -908 views

Bukittinggi, sumbartoday.co.id
Melihat dewasa ini banyak terjadi penarikan sepihak oleh perusahaan pembiayaan atau yang dikenal dengan istilah finance melalui debt collector atas objek jaminan hutang, Syafri Yunaldi, SH Pimpinan LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nunsantara Indonesia) Bukittinggi mengimbau kapada perusahaan pembiayaan dan debt collector agar mematuhi putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020.

Putusan tersebut menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan /debt collector dilarang melakukan penarikan sepihak terhadap objek jaminan hutang seperti kendaraan, rumah, dan lainnya. Melainkan harus melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Jika perusahaan /debt collector tersebut tidak mematuhi putusan tersebut dan tetap melakukan penarikan sepihak terhadap konsumen, dapat dikenakan ancaman pasal berlapis. Seperti yang tercantum dalam KUHP Pasal 368 tentang Perampasan, dan pasal 365 tentang Pencurian dengan kekerasan serta pasal 378 tentang penipuan, tegas Syafri saat ditemui di kantor LPKNI yang beralamat di jalan Lenggo Geni, tepatnya di depan taman jam gadang Kota Bukittinggi.

Disamping itu Syafri menyatakan bahwa banyaknya konsumen/debitur yang cidera (wanprestasi) pada saat ini disebabkan kondisi luar biasa _(force majeure)_ yang disebabkan oleh wabah Covid-19. Sehingga terjadi tingkat pengangguran yang tingggi, usaha yang sulit dab ditambah ruang gerak yang  dibatasi oleh kebijak pemerintah dan akhirnya  berdampak pada ketidak seimbangan antara pendapatan & pengeluaran _(debet and kredit)_ yang juga berimbas terhadap kewajiban hutang kepada pihak finace. Tentu hal ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua terutama oleh pemerintah dan pelaku usaha.

Kendati demikian Syafri juga menyampaikan bahwa pihak finance dapat melakukan penarikan asalkan konsumen/debitur menyatakan cedra janji _(wanprestasi)_ dan secara sukarela untuk menyerahkan objek jaminan hutang kepada finance/debt collector. Disamping itu Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Bukittinggi menghimbau kepada konsumen/debitur untuk melaporkan tindakan finance/debt collector yang melakukan penarikan paksa / sepihak terhadap objek jaminan hutang kepada pihak Kepolisian atau Lembaga Perlindungan Konsumen terdekat karena hal tersebut sudah termasuk dalam tindakan kriminal tegas Syafri.

Dilain tempat Edi Gusrianto, S.Pd.i sekretaris LPKNI Bukittinggi menegaskan pihaknya akan melakukan upaya perlindungan konsumen sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun hak daripada konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 adalah
a. Hak untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang & jasa.
b. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
c. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
d. Hak untuk mendapatkan advokasi atau perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.

Oleh karena itu kami akan berupaya memberikan perlindungan, pendidikan & upaya lain untuk mewujudkan konsumen cerdas yang tahu hak & kewajiban. Beliau juga menyampaikan bahwa kehadiran Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia di Bukittingi jangan dianggap sebagai momok yang harus ditakuti oleh pelaku usaha tapi bagaimana kahadiran lembaga ini dianggap sebagai wadah yang akan mewujudkan keserasian hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen/debitur. Semoga kehadiran Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia di Bukittinggi dapat mewujudkan apa yang telah di amanat UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tutup Edi Gusrianto kepada sumbartoday.co.id

Sementara itu seorang konsumen atas nama Redha mengaku sangat senang dengan kehadiran LPKNI di Bukittinggi  “Dari lembaga ini saya mendapatkan edukasi bagaimana menjadi konsumen yang cerdas, serta tau hak dan kewajiban saya sebagai konsumen” semoga kehadiran lembaga ini bisa menjadi wadah yang baik antara finace dengan debitur.

-ANASRIL-

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *